Todung Mulya Lubis Dicabut Haknya Secara Permanen Menjadi Pengacara

JAKARTA – Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Todung Mulya Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Putusan itu dibacakan oleh Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (MKD Peradi) DKI Jakarta, Jumat (16/5) di Kantor Peradi, Kuningan, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Jack R Sidabutar dengan anggota majelis Alex R Wangge, Daniel Panjaitan, Antonius PS Wibowo, dan Dr Andang L Binawan. Hadir dalam sidang tersebut pihak pengadu, Hotman Paris Hutapea, dan pihak teradu, Todung Mulya Lubis, serta sejumlah advokat dari kantor hukum Lubis, Santoso dan Maulana.

Dua anggota MKD memberikan pendapat berbeda. Menurut mereka, hukuman pemberhentian tetap terlampau berat. Dua anggota MKD tersebut mengusulkan hukuman pemberhentian sementara selama 12 bulan.

Todung mengungkapkan, dirinya sangat sedih dan kecewa dengan putusan MKD Peradi Jakarta. Ia mengatakan, putusan tersebut sebagai sebuah dagelan yang tidak lucu. Todung langsung mengajukan banding

Benturan kepentingan

Majelis Kehormatan menilai Todung melanggar Pasal 4 huruf j dan Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia. Pelanggaran itu dilakukan ketika Todung menjadi kuasa hukum Salim Group terkait kasus Sugar Group Companies (SGC) di Pengadilan Negeri Kotabumi dan PN Gunung Sugih, Lampung.

Benturan kepentingan terjadi ketika pada 2002 Todung Mulya menjadi anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH KKSK). Tim tersebut diminta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan legal audit terhadap kekayaan Salim Group. Saat itu, SGC merupakan salah satu perusahaan milik Salim.

Pihak BPPN kemudian menjual SGC ke pemilik baru. Pada 2006, pemilik baru itu menggugat Salim Group dan pemerintah. Pihak Salim diwakili oleh Todung selaku kuasa hukum. Memang saat itu tugas Todung di TBH KKSK sudah selesai sejak 2002.

Namun, Majelis Kehormatan menilai ada benturan kepentingan saat Todung menjadi kuasa hukum SGC dan anggota TBH KKSK. Apalagi di dalam persidangan, Todung menggunakan hasil legal audit TBH KKSK.

Menurut majelis, kepentingan BPPN cq Menkeu cq Pemerintah RI terkait legal audit SGC seharusnya dipertahankan dan dirahasiakan oleh Todung. Itu ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Perjanjian TBH KKSK.

Namun, faktanya, Todung mengungkapkan sebagian isi TBH itu di PN Gunung Sugih dan Kotabumi. Meskipun di dalam dokumen TBH dikatakan bahwa Salim Group dinyatakan melanggar MSAA, di persidangan Todung justru mengatakan sebaliknya. Apalagi hal ini tidak dibantah oleh Todung Mulya.

Saksi ahli yang diajukan Todung menyatakan bahwa legal opinion dapat berubah tergantung dari situasi dan kondisi. Namun, menurut majelis, suatu pendapat hukum/legal opinion tidak boleh berubah.

MKD Peradi DKI Jakarta juga mempertimbangkan adanya peringatan kepada Todung sebelumnya. Pada 14 Juni 2004, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Advokat Indonesia memberi peringatan keras terhadap Todung sehubungan dengan adanya iklan di media mengenai putusan pengadilan, tetapi isi iklan beda dengan putusan pengadilan.

Dalam jumpa pers di kantornya, Todung didampingi koleganya sesama advokat, yaitu Maqdir Ismail, Timbul Thomas Lubis, Leliana Santosa, Defrizal Djamaris, dan Perry Cornelius. ”Terus terang saya shocked, terkejut, dan bertentangan dengan fakta-fakta dan akal sehat. Ini bertentangan dengan semua logika rasional. Sebuah dagelan hukum yang sangat tidak lucu. Dalam sejarah Indonesia, mungkin hanya saya advokat pertama yang dipecat secara permanen,” kata Todung.

Kezaliman

”Ini kezaliman, kesewenang-wenangan yang melampaui batas. Buat saya, itu sesuatu yang melampaui batas karena kalau tuduhannya benturan kepentingan, sama sekali tidak ada benturan kepentingan,” ujarnya.

Todung menyampaikan, dalam penanganan kasus Anthony Salim, Departemen Keuangan telah menulis surat tidak keberatan karena tidak berkepentingan. ”Tetapi, pada kesempatan sekarang, saya tak akan masuk ke soal detail seperti itu karena kami akan banding ke Pengadilan Dewan Peradi Pusat,” ujar Todung.

Todung menyebutkan, putusan ini merupakan kematian perdata dan pelanggaran hak asasi manusia tertinggi. ”Ini sama seperti yang dilakukan Soeharto terhadap Ali Sadikin. Yang bisa saya katakan saat ini, I’m not guilty,” katanya.

Maqdir Ismail mengatakan, hukuman secara permanen merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa mencoba memberikan pertimbangan secara baik soal pelanggaran kode etik. Ini suatu bentuk pembunuhan karakter oleh orang yang mengatasnamakan kode etik.

”Ada suatu kejadian yang terus terang membuat saya kecewa. Setelah pembacaan putusan, salah seorang Dewan Kehormatan, Daniel Panjaitan, langsung bergegas meninggalkan tempat persidangan ketika kami akan menyalami dia. Saya tidak tahu apakah ini cerminan sikap bahwa dia itu sebagai penguasa untuk menunjukkan kekuasaannya dengan menghukum orang. Atau apakah ini ada urusannya dengan masa lalu Todung di LBH, saya juga tidak mengerti,” kata Maqdir.

Detektif Conan berupaya mengonfirmasi Daniel Panjaitan, tetapi teleponnya sejak sore hingga berita ini diturunkan tidak aktif.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia Wawan Iriawan mengatakan, sulit menyebut tindakan yang dilakukan Todung sebagai konflik kepentingan. ”Peradi terlalu prematur menyebutkan konflik kepentingan. Lho tahun 2002 dia, kan, mewakili pemerintah, bukan bertindak sebagai pribadi. Legal opinion dia untuk kepentingan pemerintah. Kalau untuk kepentingan pemerintah, itu terlepas dari kode etik. Sementara tahun 2006, Todung sebagai pribadi membela Salim, jadi otomatis untuk kepentingan klien,” katanya.

Ia melanjutkan, konflik kepentingan baru terjadi kalau perkaranya sama. ”Misalnya, sekarang antara si A dan B berkonflik, Todung membela si A, kemudian hari dia menyeberang menjadi membela B. Nah, baru terjadi konflik kepentingan,” lanjutnya.

Pengacara Frans Hendra Winarta yang bersama Todung menjadi TBH KKSK, yang dibentuk Menteri Keuangan untuk memeriksa kepatuhan Salim Group, mempertanyakan soal pemberhentian tetap terhadap Todung. ”Kalau terjadi konflik kepentingan dan terbukti, memang wajar dikenakan sanksi. Tetapi, mengapa sanksinya pemberhentian tetap?” kata Frans.

One response to “Todung Mulya Lubis Dicabut Haknya Secara Permanen Menjadi Pengacara

  1. Artikel di blog Anda sangat menarik. Anda bisa lebih mempopulerkannya lagi di infoGue.com dan promosikan Artikel Anda menjadi topik yang terbaik bagi semua pembaca di seluruh Indonesia. Telah tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger!

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s