Arsip Kategori: narkotika

Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Palembang Meningkat Tajam

Kasus penyalahgunaan narkoba di Palembang dalam setahun terakhir cenderung meningkat. Sebagian besar pelaku berusia di bawah 30 tahun. Peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba.

Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (BNK) Palembang Zailani Ujang Dani, Senin (17/11), mengatakan, sejak Januari hingga Oktober 2008, kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap sebanyak 195. Pelaku yang tertangkap meliputi pemakai dan pengedar dengan persentase pemakaian terbesar ganja.

Pada tahun 2007, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap 198 kasus. Meskipun lebih besar, angka tersebut menunjukkan jangka waktu setahun. Sementara data tahun 2008 masih terhitung sampai Oktober. ”Artinya ada peningkatan,” ujarnya.

Menurut Zailani, sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba berusia di bawah 30 tahun, beberapa di antaranya pelajar. ”Pelajar yang masuk kasus sekitar satu persen, tetapi tidak bisa meraba yang belum terkasus,” katanya.

Ia mengatakan, di satu sisi peningkatan jumlah pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba memperlihatkan meningkatnya kinerja petugas. Namun di sisi lain, kondisi tersebut memprihatinkan karena menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban narkoba.

Oleh karena itu, upaya untuk memberantas peredaran narkoba harus terus dilakukan. Persoalan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut masa depan generasi muda. ”Lihat pencandu sangat menyedihkan, terapi juga tidak mudah sembuh,” ujar Zailani.

Penyuluhan

Salah satu upaya memberantas peredaran narkoba adalah dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Penyuluhan dalam bentuk tatap muka dan razia seperti dilakukan kemarin. Salah satu sekolah yang dirazia adalah SMA negeri di Kecamatan Gandhus.

Selain di sekolah, tim menjaring 14 siswa saat keluyuran di pusat perbelanjaan pada jam belajar. Sosialisasi juga dilakukan di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang.

BNK juga memfasilitasi para pemakai yang ingin melakukan terapi. Terapi dilaksanakan di Pusat Rehabilitasi Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

BNK meminta masyarakat untuk aktif memberikan informasi mengenai keberadaan para pengedar narkoba. Saat ini peredaran narkoba diperkirakan sudah merata di Palembang.

Koordinator LSM Sriwijaya Plus, LSM pendamping korban narkoba, Rahmat Saleh, mengatakan, pemerintah harus memutus jaringan narkoba. Para pemakai merupakan korban dari peredaran barang-barang terlarang tersebut.

Menurut dia, isu narkoba merupakan isu paling berat karena menyangkut masa depan bangsa. Banyak korban narkoba yang terpaksa tak melanjutkan sekolah.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga bisa mengarah pada tindakan kriminal.

Para pengguna narkoba suntik bisa menghabiskan Rp 500.000 per hari untuk memenuhi kebutuhannya. ”Dari situ bisa tumbuh perilaku kriminal,” ujarnya.

Pengguna narkoba suntik juga merupakan populasi terbesar pengidap HIV/AIDS di Palembang.

Media Massa Indonesia Tidak Memiliki Etika Yang Penting Laku dan Banyak Kunjungan

Kegelisahan masyarakat terkait praktik media massa akhirnya muncul juga.

Media massa dianggap sebagai salah satu agen yang amat berperan dalam imitasi perilaku sosial, termasuk kriminalitas. Harian Kompas dan Tb Ronny Nitibaskara (10/11/2008) menulis, media massa, terutama televisi, berperan dalam imitasi perilaku kejahatan, termasuk mutilasi.

Telaah tentang pengaruh media massa bagi perilaku sosial sebenarnya sudah menjadi kajian lama. Riset Albert Bandura tahun 1977 menemukan, televisi mendorong peniruan perilaku sosial, bahkan pada tahap akhir mampu menciptakan realitas (teori pembelajaran sosial kognitif). Untuk konteks Indonesia, debat tentang tema itu masih berlangsung tanpa refleksi berarti bagi media massa, terutama televisi.

Dua wilayah etika media

Hingga kini, fokus perhatian etika media massa ada pada wilayah teknik jurnalistik. Wilayah teknis dalam etika media massa ini terkait proyek bagaimana menghasilkan berita yang sesuai dengan fakta dan mengurangi bias sekecil mungkin. Nilai berita, yaitu kebaruan, kedekatan, kebesaran, signifikansi, dan human interest, menjadi rambu-rambu teknis untuk menentukan kelayakan berita.

Pada wilayah itu, pembangunan etika didasarkan prinsip-prinsip teknis, yaitu akurasi, keberimbangan, dan keadilan (fairness). Tujuan utamanya adalah membangun obyektivitas dan kebenaran (truth). Hingga kini, berbagai jenis pelatihan etika jurnalistik hanya berorientasi pada masalah etika dalam wilayah teknik jurnalistik.

Dalam kompetisi industri media yang kian seru, pertimbangan teknis sering hanya didasari etika teknis. Sebuah talkshow di televisi baru-baru ini membahas mutilasi dengan mengundang dua narasumber: seorang kriminolog dan ahli forensik. Sang ahli forensik dengan dingin memaparkan aneka jenis modus mutilasi dengan amat rinci, termasuk cara pemotongan bagian-bagian tubuh.

Jika memakai kaidah etika teknik, tidak ada yang salah dengan acara itu karena memenuhi kaidah akurasi. Namun, sulit disanggah, susah menemukan makna publik di balik pemaparan berbagai teknik mutilasi itu bagi masyarakat. Tak heran jika Sri Rumiyati memutilasi suaminya karena terinspirasi Ryan lewat tayangan televisi.

Masalahnya, ada di wilayah etika kedua terkait makna publik. Wilayah ini melampaui wilayah teknik dan berusaha menampilkan media massa terkait makna publik (public meaning) di balik berita. Etika pada level ini tidak lagi berurusan dengan operasi teknis, tetapi sebagai landasan moral dalam menghadapi fakta publik (Ashadi Siregar, 2008).

Jadi, masalahnya bukan bagaimana menyusun reportase sesuai fakta, tetapi menyampaikan analisis berita (news analysis) agar mempunyai makna publik. Dengan demikian persoalannya bukan apakah sebuah berita sesuai dengan fakta, tetapi apakah berita itu memiliki nilai publik.

Dalam konteks televisi, temuan Bandura tiga puluh tahun lalu seharusnya menjadi peringatan bahwa menampilkan fakta apa adanya ternyata tidak cukup. Menampilkan ahli forensik dalam talkshow TV dan memaparkan teknik mutilasi secara rinci harus dihadapkan pada konteks makna publiknya.

Berita dan kompetisi wacana

Konsekuensi dari etika jenis kedua adalah melihat berita sebagai wacana (discourse) dalam konteks kompetisi perebutan makna adalah kehidupan publik. Berita diposisikan sebagai unit yang mampu memengaruhi proses pembentukan makna dalam kehidupan publik. Kehidupan publik merupakan kawanan makna yang dihasilkan dari perebutan makna oleh berbagai pemegang alat produksi makna.

Postmodernitas mengajarkan, makna selalu relatif bergantung pada siapa yang keluar sebagai pemenang dari medan pertempuran makna. Media massa tidak bisa bersikap naif dengan melarikan diri dari pertempuran itu dan dengan selubung teknik jurnalisme. Persis saat media massa merupakan salah satu lembaga yang signifikan dalam produksi makna, di situ masalah etika publik menjadi relevan.

Dalam perang makna, ada tiga peserta utama, yaitu negara, pasar, dan masyarakat. Tiga hal ini saling berseteru memperebutkan makna sesuai kepentingan masing-masing. Kehidupan publik yang ideal adalah fungsi dari keseimbangan tiga sektor itu.

Di manakah posisi media massa? Secara struktural, sebenarnya bangunan kehidupan media massa sudah ideal. Negara sudah menumpulkan sengat politiknya lewat UU Pers No 49/1999 dan UU Penyiaran No 32/2002. Artinya, hegemoni negara sudah bisa dilucuti. Untuk media penyiaran, aspirasi masyarakat sipil sudah termanifestasikan melalui KPI (meski KPI sering kelimpungan menghadapi industri yang keras kepala). Secara bisnis, bisnis media massa Indonesia sudah amat leluasa, bahkan cenderung mendominasi. Tiga pilar itu sudah hidup dengan leluasa dalam habitat media massa Indonesia.

Ketika fasilitas makro sudah diberikan dan ternyata masih timbul masalah, pendulum harus diarahkan pada wilayah internal media massa sendiri. Dalam iklim kebebasan media, mekanisme swa-sensor menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan berita, meninggalkan sensor eksternal dari negara. Dengan demikian, etika menjadi signifikan dalam proses self-censorship. Masalah muncul karena yang dominan dipakai media massa Indonesia adalah etika teknis yang amat rentan bagi publik dalam konteks kompetisi industrial.

Di sisi lain, menyambut liberalisasi, kita dihadapkan fakta, ada perbedaan bentuk kontrol negara dan kontrol pasar. Kontrol negara bersifat koersif, sedangkan kontrol pasar bersifat intrusif. Intrusivitas kontrol pasar itu menjelma dalam watak berita yang berorientasi pada kompetisi pasar, berlandaskan etika teknis sehingga berita sering kehilangan makna publiknya.

R Kristiawan Senior Program Officer for Media, Yayasan TIFA, Jakarta; Mengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

Televisi Indonesia Sebuah Industri Kejahatan

Berbagai berita kejahatan yang disajikan media, terutama televisi, dinilai mampu menginspirasi khalayak melakukan aksi-aksi kriminalitas.

Hal ini terbukti dari mutilasi yang dilakukan Sri Rumiyati (48). Perempuan yang akrab disapa Yati itu mengaku menirukan cara Very Idam Henyansyah (Ryan) dalam membunuh salah satu korbannya. Yati memotong mayat suaminya, Hendra, guna menghilangkan jejak.

Dalam catatan Litbang Kompas, sejak Januari hingga November 2008 terjadi 13 peristiwa pembunuhan mutilasi di Indonesia. Angka tertinggi untuk periode tahunan sejak kasus mutilasi muncul tahun 1967. Pada tahun 2007 terjadi tujuh peristiwa mutilasi (Kompas, 10/11/2008). Apakah tingginya kasus mutilasi merupakan akibat televisi gencar menayangkan kasus-kasus yang ditiru anggota masyarakat lainnya? Lebih mengerikan lagi, kejahatan telah menjadi industri tontonan yang dihadirkan televisi?

Tidak mudah menyimpulkan, berita kejahatan yang disajikan televisi berpengaruh langsung bagi khalayak. Ada tiga perspektif yang dapat dikemukakan. Pertama, media dipandang memiliki kekuatan penuh mendikte perilaku khalayak. Dalam hal ini, khalayak dianggap pasif sehingga merespons begitu saja stimulus yang digelontorkan media. Situasi masyarakat yang penuh alienasi, isolasi, depresi, dan tingkat pengangguran tinggi merupakan lahan subur bagi media dalam menancapkan pesan-pesan kejahatan.

Kedua, media dipandang amat lemah untuk memengaruhi khalayak. Dalam kondisi ini, khalayak bisa bersikap aktif untuk menegosiasikan atau menolak pesan-pesan kejahatan yang disajikan media. Daya intelektualitas, level ekonomi, atau usia merupakan faktor determinan yang tidak dapat dikesampingkan.

Ketiga, media memiliki dampak terbatas bagi khalayak. Hal ini dapat terjadi karena media dipandang sebagai salah satu faktor, selain faktor-faktor lain, seperti kematangan psikologis, konteks sosial yang melingkupi individu-individu, dan daya selektivitas khalayak terhadap muatan media sehingga media bisa berpengaruh pada tingkat gagasan, sikap, atau perilaku.

Fenomena yang tidak boleh dianggap sepele adalah televisi terlalu permisif untuk menampilkan kasus-kasus kriminalitas. Adegan rekonstruksi yang secara rutin ditampilkan televisi telah menjadi tontonan keseharian. Industrialisasi kejahatan menjadi kian marak digulirkan televisi. Kejahatan dikemas secara masif dan berulang-ulang dalam ruang keluarga. Alasan utama yang menjadi dalih klise ialah tontonan kejahatan amat diminati khalayak. Hasrat penonton menjadi justifikasi yang tidak boleh disanggah. Rating, sharing, atau perhitungan komersial mengakibatkan kriminalitas mudah dikonsumsi.

Mistifikasi pasar

Ketika para pengelola televisi berdalih tingginya berita-berita kejahatan yang ditampilkan karena permintaan konsumen, maka terjadilah mistifikasi pasar. Artinya, pasar dianggap sebagai kekuatan penentu yang tidak dapat dibantah. Padahal, dalam pasar itu ada mekanisme penawaran dan permintaan. Selera pasar bisa diciptakan dan diarahkan. Pasar tontonan seolah berlangsung secara alami, padahal yang sebenarnya berlangsung di pasar kemungkinan dapat direkayasa.

Pasar mendorong jurnalisme berita kejahatan sekadar mengabdi kepentingan modal dan pelipatgandaan keuntungan. Kenyataan ini berlangsung konsisten karena, seperti dikatakan John H McManus (Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware?, 1994), pasar memiliki enam karakteristik, yaitu (1) kualitas dan nilai ditentukan konsumen ketimbang produsen atau pemerintah; (2) responsif terhadap konsumen; (3) koreksi diri karena pasar bersifat fleksibel; (4) motivasi konstan dari pelaku pasar untuk berkompetisi; (5) mengandalkan efisiensi; dan (6) konsumen bebas untuk menentukan pilihan.

Namun, nilai yang sering diabaikan pasar ialah moralitas. Pasar televisi tak pernah menggubris apakah tayangan berita kriminalitas berdampak buruk bagi khalayak. Doktrin utama pasar adalah semua tontonan dijual bagi konsumen. Apakah konsumen menjadi berperilaku jahat karena meniru adegan sadisme yang ditayangkan, para produsen tontonan tidak peduli. Bahkan, produsen cenderung menyalahkan khalayak yang dianggap tidak bisa bersikap kritis terhadap berita-berita kriminalitas. Itulah yang dalam bisnis dinamakan externalities, yakni kehancuran dan imoralitas sosial yang terjadi dianggap di luar tanggung jawab media. Televisi tidak pernah keliru karena konsumen sendiri yang dinilai tahu risikonya.

Dilanda anomi

Industrialisasi kejahatan yang dijalankan televisi secara potensial dan nyata mampu menciptakan inspirasi bagi aksi- aksi kejahatan berikutnya. Hal ini mudah dipicu saat masyarakat dilanda anomi, yakni situasi tanpa norma. Pada situasi anomi, tatanan komunitas dan sosial merosot, digantikan rasa keterasingan dan kekacauan. Dalam situasi anomi, terjadi penekanan berlebihan pada tujuan-tujuan hidup, tetapi cara-cara meraih tujuan itu tidak mampu disediakan secara mencukupi yang dikarenakan nilai-nilai kebaikan yang semuanya relatif seperti koruptor dihormati dan disegani. Salah satu kekuatan kunci yang terlibat dalam penanaman tujuan-tujuan hidup adalah media. Media pula yang mengajarkan bagaimana menjalankan kejahatan untuk meraih tujuan hidup itu (Yvonne Jewkes, Media and Crime, 2005).

Televisi berulang memberi contoh bagaimana cara menerabas hukum dapat digunakan untuk meraih tujuan hidup yang dianggap sukses. Meski itu dianggap tindak kejahatan, yang berarti pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma, tetap saja diimitasi individu-individu tertentu. Sebab, mereka berpikir tiada cara lain yang lebih baik ketimbang beraksi sebagai kriminal. Di situlah televisi menanamkan perilaku kejahatan dan masyarakat melakukan pembelajaran. Mereka yang melakukan peniruan itu biasanya dari kelompok marjinal yang tidak punya akses untuk meraih tujuan hidup yang baik yang juga dikarenakan koruptor-koruptor yg duduk dipemerintahan.

Lazimnya, industri kejahatan yang diandalkan televisi adalah kasus-kasus kriminalitas jalanan yang melibatkan kaum pinggiran. Bukankah kejahatan jalanan mudah memancing sensasi karena melibatkan kekerasan fisik yang berdarah-darah? Klop dengan dogma industri kejahatan di televisi yang berbunyi: If it bleeds, it leads. Semakin berdarah-darah semakin meriah karena masyarakat yang dilanda anomi seperti Indonesia sangat haus darah seperti zaman romawi kuno.

Triyono Lukmantoro Dosen Sosiologi Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang

Waspadai Bandar Narkoba Asal Afrika Barat

Mabes Polri mengingatkan warga tentang kian kuat dan liciknya peredaran narkoba oleh jaringan Afrika Barat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam Operasi Paniki dengan target khusus orang asing selama Oktober lalu, ada 19 warga asing terlibat dan tiga orang di antaranya ditembak mati.

Direktur IV/Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Harry Montolalu mengungkapkan itu kepada pers di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta, Jumat (7/11). Harry didampingi Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Bambang Kuncoko.

Operasi dilaksanakan lima tim, yakni BNN dan Mabes Polri serta empat tim daerah, yakni Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. Dari 498 warga asing yang terjaring, ada 19 orang terlibat kasus narkoba dan tiga orang di antaranya ditembak mati karena melawan atau melarikan diri saat akan ditangkap.

Tiga orang yang ditembak mati ialah Oliver Uchechukwu Osondo alias Today Taouray (Nigeria) dengan barang bukti 100 gram heroin, Victor Thembo Macoba (Afrika Selatan) yang hendak mengedarkan 59,6 gram heroin, dan Steve alias Richard (Nigeria) yang memiliki 40 gram heroin. Total barang bukti heroin yang diambil dari tiga orang ini 199,6 gram.

Sebanyak 16 orang lainnya kini diproses hukum sehingga dari total 19 warga asing yang terlibat kasus narkoba, aparat berhasil menyita 370,1 gram heroin, 28,3 gram hasis, 13,7 gram ganja kering, tiga batang pohon ganja, 25.500 butir ekstasi, dan 200,5 gram sabu. Apabila dijual, nilai narkoba itu mencapai Rp 2,223 miliar lebih.

”Prakiraan jumlah penduduk yang dapat diselamatkan, yakni khusus para pencandu pemula dari barang bukti yang disita, adalah 308.161 orang,” kata Harry.

Menurut Harry, dalam pertemuan interpol yang terkait pemberantasan jaringan narkoba di Bangkok bulan lalu, ada satu catatan penting yang harus diketahui publik di Asia Tenggara, terutama rakyat Indonesia. Catatan itu adalah dari berbagai kasus yang terungkap, jaringan pengedar narkoba di kawasan ini umumnya dipelopori warga asal Afrika Barat.

Bahkan, warga asing yang menjadi narapidana karena kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan (LP) masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji. Kasus seperti ini antara lain ditemukan lewat terpidana Mirke (Nigeria).

Mereka mengendalikan anak buahnya dari LP lewat telepon seluler. Seharusnya, napi atau tersangka kasus narkoba tidak boleh menggunakan telepon.

Bambang menambahkan, modus yang dilakukan warga asing, terutama dari Afrika, tergolong unik. Untuk memuluskan peredaran narkoba, yang pertama dilakukan ialah dengan menikahi perempuan lokal dan mendapatkan keturunan sebagai pengikat hubungan darah. Baru setelah itu istri dijadikan sebagai kurir.

Dengan demikian, semakin luas warga Indonesia yang terlibat jaringan peredaran narkoba. ”Bahkan sampai ada beberapa warga Indonesia yang tertangkap di negara lain karena kasus narkoba ini,” ujar Bambang.

Operasi narkoba yang dilakukan dalam tiga bulan sebelumnya (Juli, Agustus, September), terjaring 6.383 tersangka, termasuk pelajar sekolah menengah. Ada 54 orang dijatuhi hukuman mati. ”Kita berharap tidak ada napi yang dihukum ringan, atau mendapat remisi,” kata Harry

Barang bukti yang disita selama tiga bulan itu mencapai Rp 195,641 miliar. ”Prakiraan jumlah penduduk yang dapat diselamatkan sebagai pencandu pemula dari barang bukti tersebut lebih dari 69 juta orang,” kata Harry.

Selain itu, BNK Kepulauan Seribu hari Jumat kemarin menangkap 13 orang, termasuk dua siswa SMU karena berpesta ganja di Dermaga Pulau Kelapa

Pasangan Mesum Tengah Bugil Dalam Pesta Seks Digerebek Saat Razia Narkoba

Dua pasangan muda-mudi bukan suami istri yang sedang pesta seks di sebuah kamar hotel di Merak, Cilegon, Banten, Rabu (13/8) dinihari, digerebek petugas gabungan Polda Banten, Polres Cilegon dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Operasi yang digelar di sejumlah tempat hiburan dan kamar hotel ini dilakukan untuk menangkap pengedar atau pemakai narkoba.
Operasi yang dipimpin Kasat Barang Berbahaya (Baya) Polda Banten, Kompol Bambang Irawan itu dimulai pukul 23:00-03:00.

Sasaranya, tempat hiburan malam. Operasi dimulai dari Live Musik dan Karaoke Dinasty, kemudian menuju Live Musik dan Hotel Surabaya Ismi, lalu berakhir di New LM Karaoke.

Polisi hanya memergoki dua sejoli pasangan mesum yang sedang mengumbar nafsunya di sebuah kamar hotel. Saat kamar hotelnya itu digerebek, kedua pasangan itu lagi mesum tanpa busana di atas ranjang. Barang haram yang dicari polisi tak ditemukan, dan kedua pasangan tersebut dilepaskan.

Kompol Bambang Irawan mengatakan, razia dilakukan guna mengungkap peredaran narkoba, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Lima Guru Yang Mengikuti Pelatihan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tertangkap Sedang Pesta Shabu

>TANGERANG – Lima pegawai Dinas Pendidikan Banten yang ditangkap polisi dengan tuduhan pesta sabu di Pantai Anyer, Rabu (4/6) malam, diusulkan untuk dipecat.

Usul pemecatan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) itu di antaranya disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kurdi Matin dan anggota Komisi I (Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Zainal Abidin Sujai, di tempat terpisah, Jumat (6/6).

”Terhadap PNS yang main sabu, saya mengusulkan hukuman final, yaitu pemecatan saja. Hukuman itu merupakan bagian dari pembinaan aparat agar ada efek jera,” kata Kurdi.

Zainal mengatakan, tidak boleh ada toleransi bagi PNS yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Pasalnya, keterlibatan PNS tidak hanya berdampak pada pribadi masing-masing, tetapi juga institusi pemerintahan.

Kelima PNS di lingkungan Dinas Pendidikan itu adalah A Rizal Mutaqin (30) dan Agus Suryadi (34), yang berstatus PNS, serta Panji Kusumah (36) yang berstatus tenaga kerja sukarela. Ketiganya bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sementara dua lainnya, Wawan Kurniawan (37) dan Mujiyanto (44), PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Mereka diduga melakukan pesta sabu seusai mengikuti pembukaan acara Pelatihan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cilegon Ajun Komisaris Didik Novi B, kemarin, menyatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap empat PNS dan satu tenaga kerja sukarela yang ditangkap Rabu lalu. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan jaringan besar jual beli narkorba di Banten.

Wakil Gubernur Banten M Masduki menegaskan, pihaknya sudah sering memberikan petunjuk agar PNS tak terlibat penyalahgunaan narkoba

NODA HITAM BIROKRASI PEMERINTAH
Peribahasa ”Karena nila setitik, rusak susu sebelanga” cocok untuk menggambarkan rusaknya citra birokrasi di Banten pascatertangkapnya empat pegawai negeri sipil dan tenaga kerja sukarela yang diduga berpesta sabu di sebuah hotel di kawasan Anyer, Rabu lalu.

Dua dari empat pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga melakukan pesta itu adalah A Rizal Mutaqin (30) dan Agus Suryadi (34). Mereka adalah anggota staf Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Nonformal pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dua PNS lainnya, Wawan Kurniawan (37) dan Mujiyanto (44), bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Seorang lagi adalah tenaga kerja kontrak, Panji Kusumah (36), yang bekerja untuk Dinas Pendidikan Banten.

Sebagai provinsi muda, Banten sedang giat-giatnya membangun citra baik. Tak terkecuali Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pertanyaannya kemudian, bagaimana itu semua bisa terwujud jika pegawainya berani melanggar peraturan?

Oleh karena itu, wajar jika Wakil Gubernur M Masduki merasa terpukul mendengar kabar penangkapan tersebut. Apalagi, pesta itu digelar bersamaan dengan acara Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Meski pesta berlangsung di tempat berbeda dan sudah di luar jam kegiatan, peristiwa itu tetap saja mencoreng nama baik birokrasi di Banten.

Meminjam pernyataan M Masduki, pegawai pemerintahan merupakan pelayan masyarakat. Bagaimana dia bisa melayani masyarakat jika masih berani melanggar ketentuan, menyalahgunakan narkoba?

”Orangtua saja sering kecolongan dengan ulah anaknya yang satu rumah, apalagi ini di institusi besar, agak sulit pengawasannya,” katanya.

Pemecatan

Tidak hanya Wakil Gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten pun angkat bicara. Zainal Abidin Sujai dari Komisi I menilai, kasus itu merupakan musibah bagi birokrasi di Banten.

Menurut Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Sumber Daya Manusia Kurdi Matin, penyelewengan itu dilakukan lantaran adanya peningkatan kekuasaan pegawai di lingkungan Pemprov Banten. ”PNS yang mutasi dari daerah ke Pemprov, atau anak daerah yang diterima bekerja di Pemprov, ibarat kaum urban yang kaget dengan kondisi kota. Apalagi tingkat kesejahteraan naik secara drastis. Tambah lagi kekuasaannya besar. Kondisi itu membuat perilaku dan gaya hidup pegawai berubah,” ujar Kurdi.

Oleh karena itu, menurut Zainal dan Kurdi, pemecatan adalah hukuman yang layak diterima para PNS nakal itu. Hukuman itu diberikan agar mereka jera dan bisa dijadikan peringatan bagi PNS lainnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Tertangkap Basah Nyabu Dirumah Bandar Narkoba

BANGKALAN – Fahad, pengasuh salah satu ponpes di Kecamatan Burneh, Bangkalan, tepergok polisi sedang pesta sabu di sebuah gubuk milik seorang bandar narkoba di Desa Rembah, Kecamatan Galis, Bangkalan, Minggu (1/6). Perbuatan terlarang ini bahkan diduga sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Reskoba Polda Jatim Kombes Pol Coki Manurung didamping Kepala Satserse II Ditreskoba Polda Jatim AKBP Djoko Hari Utomo, Selasa (3/6),  menjelaskan, ditemukannya Fahad yang sedang menikmati serbuk setan itu berawal dari penggerebekan rumah milik Syaiful, yang telah lama diincar karena diduga sebagai tempat pesta sabu.

Saat digerebek sekitar pukul 12.30, di rumah itu sedang berlangsung pesta sabu. Lima orang berhasil diamankan sebagai tersangka, yakni Solikin (33), warga Kuanyar, Bangkalan; Hasan (28), pegawai Dinas Perhubungan Bangkalan; Samsul Arifin (35), warga Langkap, Burneh; Faisal Bahrudin (28), warga Langkap, Bangkalan; serta Syaiful, pemilik rumah sekaligus bandar.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 timbangan elektrik, 2 alat isap sabu, 2 ponsel merek Samsung, 5 pak plastik pembungkus sabu, 1 dompet berisi 27 pipet kaca, 2 sendok sabu, serta sebuah pistol rakitan kaliber 9 mm berikut 3 buah amunisi. Polisi juga mengamankan enam paket sabu siap jual, masing-masing seberat 1,79 gram, 3,8 gram, 4,17 gram, 2,26 gram, 2,5 gram, dan 2,33 gram.

“Totalnya ada 16,63 gram sabu,” kata Coki Manurung didampingi AKBP Djoko Hari Utomo. Setelah mengamankan lima tersangka dan barang bukti, polisi kemudian menyisir dua gubuk yang berjarak 4 meter di sebelah rumah induk. Di salah satu kamar, polisi mengamankan H Fahad, pengasuh ponpes di Burneh; dan Samsul Arifin (30), tukang ojek asal Rembah, Bangkalan, yang mengantar sekaligus menemani Fahad nyabu. Dari keduanya, barang bukti yang diamankan adalah 0,2 gram sabu sisa pesta serta bong untuk mengisap sabu.

“Pak kiai yang masih mengenakan sarung dan berpeci putih itu nangis saat dibawa ke Polda. Katanya dia tak tahu apa-apa, hanya menjadi korban jebakan,” ujar seorang petugas yang meringkus Fahad.

Fahad kembali manangis saat polisi menyidiknya di Mapolda Jatim. Dia memohon agar tak dilibatkan dalam perkara ini, mengingat jumlah santri yang menjadi tanggung jawabnya cukup banyak. “Kalau sadar seperti itu, mestinya dia melarang ketika ada orang berpesta sabu, bukan malah ikut terlibat di dalamnya,” kata polisi itu.

Sementara dari gubuk lainnya, budak narkoba yang diamankan petugas adalah Achmad Darmawan (43), PNS di Kecamatan Pangeranan, serta Suryadi, warga Jalan Cenderawasih, Bangkalan. Barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 4 bungkus sabu sisa pesta seberat 0,8 gram serta alat untuk mengonsumsi.

Namun, penggerebekan pada siang itu tak berlangsung mulus. Sebelum digelandang ke mapolda, para tersangka yang berhasil diringkus dikumpulkan di rumah induk milik Syaiful. Saat itulah sejumlah orang melempari polisi yang sedang berada di dalam rumah dengan batu. Kekacauan itu kemudian dimanfaatkan Syaiful untuk melarikan diri dengan memecah kaca jendela. “Dia sekarang menjadi DPO (daftar pencarian orang atau buron) kami,” ujar Coki Manurung.

Untuk mengevakuasi para tersangka, polisi menurunkan satu pleton Dalmas Polres Bangkalan, dibantu anggota reskrim setempat. Tertangkapnya pengasuh ponpes ini menambah daftar deretan budak narkoba di lingkungan pesantren di Jatim. Pada April lalu,  Ditreskoba Polda Jatim meringkus Hakim, seorang pengedar sabu di salah satu ponpes di Malang. Dari tangannya disita 1,3 gram sabu dan uang Rp 1.350.000 hasil penjualan narkoba.

Selain itu, buser Reskoba Polda Jatim menciduk Iwan Fathkur Rachman (32), seorang santri yang baru 6 bulan menjadi siswa pondok pesantren di Cerme, Gresik. Dari pengeledahan Satuan I Ditreskoba Polda Jatim di lemari kamar santri ini ditemukan seperangkat alat isap sabu. Karenanya, warga Mojokerto ini tak berkutik saat digelandang ke kantor polisi.

Polisi Tertangkap Basah Sedang Nyabu Dihotel Bareng Istri

BANDUNG – Anggota Polwiltabes Bandung, Brigadir Hendyana dan isterinya, dicomot petugas Propam Polwil saat nyabu di losmen di Jalan Dago, Rabu malam.

Peristiwa penangkapan terhadap oknum anggota bagian operasi Polwiltabes ini berlangsung sekira pukul 22.00. Petugas Propam yang menerima informasi langsung meluncur ke lokasi kejadian.

Setelah beberapa menit melakukan pengintaian, akhirnya petugas menyergap oknum itu dan digiring ke Polwiltabes Bandung bersama isterinya.

“Saat ditangkap anggota itu sedang ngisap shabu bersama isterinya. Mereka mengisap bergantian,” kata Kapolwiltabes Bandung Kombes Pol Bambang Suparsono, Kamis.

Didampingi Kasat Narkoba, AKBP Asep Zenal Abidin, Kapolwil mengakui, oknum ini diduga kuat sudah lama bermain dengan narkoba. “Hasil pemeriksaan, oknum itu positif memakai narkoba,” katanya.

MINTA ‘DAMAI’
Oknum polisi, Aiptu Budiman Sebayang tertangkap basah saat mengkonsumsi shabu-shabu dan ganja dalam kamar Hotel Milala, Jalan Medan-Binjai, Kamis.

Awalnya, petugas Polsekta Sunggal mendapat laporan warga yang mencurigai tersangka masuk ke hotel. Mendapat laporan itu, sejumlah petugas melakukan penyelidikan dan turun ke lokasi.

Saat petugas melakukan penggrebekan oknum polisi ini tak berkutik dan ditemukan barang bukti berupa 3 paket sabu-sabu dan 1 amplop daun ganja kering.

Tersangka Aiptu Budiman Sebayang, sempat mencoba ‘berdamai’, karena sama-sama petugas. Namun upaya damai ini ditolak dan tersangka pun digelandang ke kantor polisi.

Kabid Humas Polda Sumut AKBP Baharudin Djafar ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya kejadian itu. “Memang benar ada oknum polisi yang ditangkap terkait narkoba,” katanya.

Terjadi Peningkatan Polisi Yang Mengkonsumsi Narkoba

JAKARTA – Kepala Polri Jenderal Polisi Sutanto menegaskan tidak akan ada ampun bagi oknum polisi yang terlibat dalam narkoba, khususnya praktik perdagangan narkoba. Oknum polisi tersebut tidak hanya akan diberi sanksi administratif, tetapi juga akan dijerat pidana, seperti halnya warga biasa.

Hal itu disampaikan Sutanto usai menghadiri acara serah terima jabatan delapan kepala kepolisian daerah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/5) pagi.

”Untuk narkoba tidak ada tawar-menawar. Siapa pun yang terlibat akan ditindak. Siapa pun yang terbukti diproses, termasuk anggota. Bahkan pidananya juga. Sudah banyak yang seperti itu (diberi sanksi pidana),” kata Sutanto.

Berdasarkan data di kepolisian terdapat tujuh polda di Indonesia yang terindikasi anggotanya kerap terlibat dalam bisnis narkoba. Ketujuh polda itu yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Metropolitan Jaya (DKI Jakarta), Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Kepala Unit 2 Direktorat IV Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Siswandi mengakui, gejala keterlibatan oknum polisi dalam dunia narkoba lebih disebabkan soal moral. ”Ini persoalan disiplin dan moral. Tak perlu dikait-kaitkan dengan peluang, lingkungan, atau karena tugas. Itu hanya akan membuat polisi jadi cengeng. Atasan-atasan merekalah yang harus lebih awas,” ujarnya.

Siswandi menambahkan, para pemimpin polisi di berbagai wilayah harus lebih tanggap. Jika data dan fakta di lapangan menunjukkan adanya gejala peningkatan polisi yang terlibat, mereka harus lebih sering melakukan uji air seni dadakan. Cara lain, mengontrol anak buahnya yang bertugas pada akhir pekan.

”Biasanya kalau ada anggota bertugas Sabtu malam, dan hari Minggu paginya tidak ada kabarnya, ia patut diduga terlibat. Sebaiknya diperiksa cermat,” ungkap Siswandi.

Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala, Erlangga Masdiana, dan Ronny Niti Baskoro, serta Ketua Indonesia Policewatch Neta S Pane, yang dihubungi terpisah, menilai, kesediaan Polri mengungkapkan kepada publik soal oknumnya yang terlibat narkoba justru bisa meningkatkan kredibilitas Polri di mata publik. Sebab hal itu dinilai sebagai prestasi dan komitmen Polri, bukan aib.

Mereka mengimbau Kepala Polri agar menginstruksikan anggotanya untuk bersikap tanggap dan terbuka kepada publik jika menemui ada oknum polisi dalam narkoba

Setelah Menangkap Mafia Iran Kini Polisi Bekuk Mafia Taiwan

TANGERANG – Mafia narkoba internasional terus melebarkan bisnisnya ke Indonesia. Seorang WN Taiwan kembali menyelundupkan 1,8 kilogram shabu dan 1,04 kilo K-tamine senilai sekitar Rp5 milyar. Dia dibekuk aparat Bea Cukai di Terminal II Bandara Soekarno Hatta.

Wang Chih Min,41, pelaku, tiba di Bandara Soekarno Hatta pukul 00.30 dengan menumpang pesawat Viva Macau nomor penerbangan ZG 101, Senin (6/5) dinihari. Saat itu pria yang penampilan seperti pebisnis itu datang ke Jakarta dengan membawa koper dan tas.

Penampilan Wang yang menganakn jas dan celana hitam baru rupanya untuk mengecoh petugas. “Tapi gerak-geriknya seperti orang kebingungan dan tidak seperti pebisnis. Ketika didekati, petugas mencium bau badan pelaku yang tidak menggunakan parfum. “Kalau pebisnis, pasti tubuhnya wangi farfum, tidak bau badan,”ujar petugas.

Benar saja, saat koper pelaku diperiksa petugas menemukan shabu-shabu dan K-tamine yang dimasukan kedalam kantong makanan. Wang Chih Min mengaku jika ia tidak tahu barang apa yang ia bawa karena hanya disuruh membawa koper dan akan dijemput seseorang di bandara. Ia diupah sekitar Rp35 juta.

Menurut Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Rahmat Subagyo, di dampingi Kepala Penyidikan dan Penindakan Bea dan cukai, Eko Darmanto, pelaku dibekuk karena gerak geriknya mencurigakan. “Setelah dilakukan X-ray atas barang bawaanya, ternyata didapatkan narkoba,” jelas Rahmat.

Wang diduga kuat bagian dari mafia narkoba internasional Taiwan-Jakarta dan terkait dengan para pelaku WN Taiwan yang ditangkap sebelumnya. Tatto di tubuhnya sama persis dengan tatto para pelaku lainnya.

PENJINAK HEWAN LIAR
Sepuluh hari sebelumnya, aparat Bea Cukai juga menangkap seorang WNI, Ricky Charlie Peterson,29. Pelaku ditangkap 26 April 2008 sesaat turun dari pesawat China Airline dari Hongkong. Dia membawa tiga kilo K-tamine senilai sekitar Rp6 milyar.

Dari pengakuan Ricky, petugas menangkap Johanes Sarkan,34, yang sedang menunggu di Ricky di sebuah hotel di Jakarta Barat. Ricky mengaku dibayar Rp 110 juta untuk 3 kilo K-tamine sedangkan untuk Shabu-shabu, pelaku di upah Rp 20 juta untuk 3 kilo. Keduanya ditahan Direktorat Narkoba Mabes Polri.

Dalam catatan di BNN (Badan Narkotika Nasional), K-tamine meski belum begitu populer di Indonesia, namun harganya mencapat Rp2 juta per gram, jauh lebih mahal dari shabu-shabu karena konon reaksinya lebih hebat.

Di luar negeri, terutama di China harganya Rp1 juta pergram. Bahan ini selain sebagai campuran obat juga digunakan sebagai penjinak binatang liar. Meski di luar negeri K-tamine sudah masuk dalam daftar narkoba, namun di Indonesia hanya dikenakan pasal 81 UU Kesehatan RI Nomor 23/1992 dengan ancaman 7 tahun penjara.

Dalam sebulan terakhir, tercatat empat kasus penyelundupan narkoba melibatkan 5 WN Taiwan, dua WN Thailand digagalkan Bea Cukai Bandara Soetta dengan barang bukti sekitar 16 kilo shabu. Di Bandara Juanda, Surabaya, Senin (5/5) petugas menangkap 2 WN Taiwan membawa 7,2 kilo shabu dari Hongkong.