Mantan Bedaharawan Partai Menyuap 6 Milyar Untuk Hentikan Penyidikan BLBI

JAKARTA – Kiprah wanita bernama Artalita Suryani, alias Ain atau AS pantas disebut sebagai “Ratu Suap.” Sebab, penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lepas dari peranan Ain sebagai perantara pemberi uang. Ain kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap senilai 660 ribu dolar AS (sekitar Rp6 miliar). Semalam, Ain dijebloskan ke Rutan Polda Metro Jaya.

“Ain bisa disebut Ratu Suap karena dia orang kepercayaan bosnya, Sjamsul Nursalim untuk memberikan uang kepada sejumlah pejabat terkait kasus BLBI,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Ade Daud Nasution.

Ade yang merupakan interpelator BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), ketika dihubungi semalam mengungkapkan Ain ini salah satu direktur di perusahaan milik Sjamsul Nursalim. Ia mengatur perusahaan Sjamsul Nursalim di antaranya Sogo.

Diuraikannya, sebelum Ain masuk di perusahaan Sjamsul Nursalim, orang kepercayaannya adalah Ny Icih yang merupakan istri Sjamsul Nursalim. Begitu Icih sudah tidak lagi mengatur perusahaan, kini yang menggantikan Ain.

BUKTI CUKUP KUAT
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, AS (panggilan Artalita Suryani) ditetapkan sebagai tersangka karena KPK memiliki bukti yang kuat keterlibatannya dalam kasus tertangkapnya jaksa Urip.

Kronologis kejadian berawal dari laporan yang diterima KPK, lalu dikirim tim penyelidik ke alamat sesuai laporan di Jalan Hang Lekir RT 06/08, Kavling WG, Kel. Grogol Selatan, Jakarta. Saat akan ditangkap, Urip sempat memberikan perlawanan.

Dari penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa pecahan dolar AS (660 ribu dolar). Dan dalam penggerebekan itu, KPK juga mengamankan seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Artarlita Suryani (AS). Wanita ini dibawa ke Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, pada pk. 20:40, atau satu setengah jam setelah Urip digelandang ke KPK.

Uang 660 ribu dolar AS yang disita KPK ini ditengarai KPK terkait kasus BLBI. Setelah kasus itu dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung pekan lalu. Urip sendiri perannya sangat besar (ketua tim 35 jaksa) dalam menangani kasus BLBI yang juga melibatkan Sjamsul Nursalim.

Menyusul penahanan Urip, ada kemungkinan 34 jaksa yang tergabung dalam tim pengusut kasus BLBI akan diperiksa oleh KPK, setidaknya sebagai saksi. Hanya saja, kapan waktunya belum ditentukan.

MERASA HERAN

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku heran atas fakta ditemukannya jaksa bisa berhubungan dengan obligor Sjamsul Nursalim (melalui AS). Padahal jaksa tidak dapat menghadirkan Sjamsul Nursalim (Bank BDNI).

“Saya heran juga, kok (Urip Tri Gunawan) bisa berhubungan. Sedangkan di penyidikan (Sjamsul Nursalim) tidak dapat dihadirkan,” katanya penuh penasaran saat ditanyakan tentang motif di balik kasus pemberian 660 ribu dolar AS.

Ia mengingatkan hal itu tidak terkait dengan penghentian kasus BLBI Sjamsul Nursalim. Sebab, tidak mungkin penghentian itu didasarkan kepada pendapat satu orang. Penghentian itu didasarkan pendapat semua anggota tim.

“Meski begitu, bila di kemudian ditemukan cukup bukti akan dibuka kembali. Namun, yang paling mungkin sekarang dilakukan gugatan perdata. Kita akan pelajari dan lakukan secepatnya,” katanya dalam keterangan pers mendadak di Kejaksaan Agung.

Dalam penyelidikan oleh tim 35 jaksa, Sjamsul Nursalim tidak pernah memenuhi panggilan dan berbeda dengan Anthony Salim (Bank BCA). Dari dua panggilan, ia tidak pernah datang dan tetap bersembunyi di Singapura.

TIDAK DIBERI AMPUN

Di bagian lain, Hendarman tegaskan dirinya tidak memberi ampun kepada Urip Tri Gunawan dan jaksa-jaksa lain termasuk atasan mereka, bila terbukti terlibat kasus 660 ribu dolar AS akan dkenakan tindakan seberat-beratnya.

“Saya juga minta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memberi hukuman seberat-beratnya. Saya juga telah lapor ke Presiden SBY dan beliau meminta agar kasus tersebut dituntaskan secara serius.”

Dia telah meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Rahardjo untuk segera meminta izin kepada KPK guna memeriksa Urip Tri Gunawan yang kini ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. “Siapa pun dia pejabat atasan, samping, bawah akan ditindak tegas.”

Hendarman juga mengutarakan pihaknya belum mengetahui kasus itu dilakukan sendiri atau atas perintah (pejabat atasan). “Kita akan usut secara tuntas dan dilakukan pemeriksaan secara internal dan bila mungkin tindakan hukum lebih jauh.”

SIAP MUNDUR
Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kemas Yahya Rahman menyatakan siap mundur, bila memang dikehendaki atasan (Jaksa Agung). Hanya diingatkan, ia bukan atasan langsung Urip Tri Gunawan.

“Saya tidak pernah berhubungan langsung dengan jaksa tersebut. Saya juga bukan atasan langsung dari Urip (tercatat Kasubdit Tindak Pidana Ekonomi). Kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari KPK.”

Atasan langsung Urip Tri Gunawan adalah Direktur Penyidikan pada Jampidsus M Salim sekaligus membawahi Kasubdit Penuntutan. Urip menggantikan Bambang Setyo Wahyudi yang dipromosi menjadi Kajari Bojonegoro.

Bambang saat meninggalkan jabatan bergolongan pangkat IV C. Sebaliknya Urip Tri Gunawan golongan IV A. Jabatan terakhir Urip, Kajari Klungkung, Bali dan terlibat penuntutan kasus Bom Bali dimana Salim duduk sebagai Humas Bom Bali.

Jauh sebelum itu, Urip menjabat Kasie Pidum pada Kejari Jakarta Utara, yang saat itu dijabat oleh M Salim. Dia dikenal jaksa pendiam dan jauh dari pers.

TANGGUNG JAWAB
Jaksa Agung Hendarman Supandji harus ikut bertanggungjawab atas ulah anak buahnya yang memainkan perkara dengan menerima suap miliaran rupiah dari orang yang merampok uang rakyat.

“Kalau perlu dia harus mundur, itu bentuk tanggung jawab sebagai pimpinan atau paling tidak presiden harus mengevaluasi kinerja Jaksa Agung. Sebagai pimpinan dia tidak bisa lepas tangan dan melempar tanggung jawab,” kata Ketua FKB DPR, Effendy Choirie yang dimintai komentarnya terkait dengan tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK.

Kejadian itu, lanjut Choirie, benar-benar memperlihatkan wajah buruk aparat penegak hukum dan juga lembaga hukum di Indonesia. Tidak ada perubahan apalagi reformasi di bidang penegakan hukum, semua bisa diatur dengan uang. “Siapa yang banyak duitnya dia bisa mendapatkan apa yang dikehendaki karena aparat penegak hukum kita yang bobrok moralnya,” tambah Choirie.

INTERPELASI BLBI

Anggota FPAN, Drajat Wibowo juga sependapat dengan interupsi yang diajukan Ade Daud Nasution. Dradjat minta agar pimpinan DPR segera melakukan rapat untuk menentukan jadwal pemandangan fraksi atas jawaban pemerintah terkait interpelasi kasus BLBI. “Dengan begitu langkah DPR bisa jelas, tidak terhenti seperti sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa saat ditanya mengenai penagkapan Urip Tri Gunawan mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan intervensi ke masalah hukum. “Biarkan masalah hukum berjalan sebagaimana aturan yang berlaku,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s