Pantas Saja PLN Merugi, Para Pejabatnya Korupsi Dan Malah Menjual Solar Besubsidi

JAKARTA – Setelah meringkus 14 kapal nelayan Thailand di perairan Arafura, Maluku Tenggara, Kamis (6/3), Polri menahan tiga pejabat Pertamina. Ketiga pejabat itu diduga menjual secara ilegal solar bersubsidi ke kapal-kapal asing tersebut. Solar bersubsidi itu seharusnya diperuntukkan bagi kapal nelayan Indonesia yang berukuran kecil.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nata Prawira mengemukakan hal itu, Selasa (11/3). Abubakar menyebutkan, ketiga pejabat itu adalah MH (Kepala Depo Pertamina Tual, Maluku), FK (Kepala Bagian Pemasaran Pertamina Tual), dan DG (mantan Kepala Depo Pertamina Tual).

”Penjualan ilegal BBM bersubsidi itu diduga sudah merugikan negara sekitar Rp 19 miliar per tahun. Ketiganya kini masih diperiksa intensif di Tual,” kata Abubakar.

Abubakar menambahkan, ketiga tersangka itu dalam waktu dekat akan dibawa ke tahanan Polri di Jakarta. Berdasarkan penyidikan, sejauh ini praktik penjualan ilegal solar bersubsidi itu telah berlangsung lima tahun. Dengan demikian, total kerugian negara selama lima tahun mencapai Rp 95 miliar.

Ketiga pegawai Pertamina itu dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta UU Migas.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas) Pertamina Wisnuntoro mengatakan, ketiga pegawai itu sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh polisi. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi.

Wisnuntoro juga berharap proses hukum itu bisa membawa efek jera bagi pegawai lainnya. Dengan demikian, tidak ada lagi yang mencoba-coba menyelewengkan BBM bersubsidi. ”Pengawasannya tentu akan kami perketat lagi,” katanya.

Polisi mulai menyelidiki dugaan penyelewengan BBM bersubsidi itu sejak menangkap 14 nelayan Thailand pada 16 November 2007 dan 8 Desember 2007. Selain kapal, polisi turut menyita muatan kapal yang berisi 6.000 ton ikan dan hasil laut lainnya.

Selain itu, polisi juga menangkap 18 tersangka, yaitu anak buah kapal dan nakhoda kapal. Para awak dan nakhoda itu berkewarganegaraan Thailand.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dalam jumpa pers di Mabes Polri awal Januari lalu menyebutkan, kerugian negara akibat pencurian ikan oleh kapal-kapal asing mencapai Rp 30 triliun.

Modus penjarahan yang digunakan oleh kapal asing selama ini adalah memanipulasi dokumen peralihan status kapal penangkap asing menjadi kapal penangkap berbendera Indonesia, melakukan ekspor ilegal di tengah laut, dan memanipulasi dokumen kapasitas kapal untuk memperoleh solar bersubsidi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s