David Obligor Kakap Dijatuhi Hukuman Tetapi Para Pejabat Yang Berkolusi Dengan David Mengalami Peningkatan Karir

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Direktur Utama Bank Umum Servitia David Nusa Wijaya dari 8 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Putusan tersebut merupakan hasil sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp1,2 triliun itu.

Meski demikian, MA tetap memerintahkan David membayar uang pengganti Rp1,2 triliun dan denda Rp30 juta subsider 6 bulan penjara. ”(MA) mengabulkan permohonan PK yang diajukan terpidana David Nusa Wijaya dan membatalkan putusan kasasi,” ungkap Juru Bicara MA Djoko Sarwoko mengutip putusan di Gedung MA Jakarta kemarin.

Putusan sidang yang diketuai Parman Soeparman tersebut dibacakan pada 16 Januari 2008. Pada 11 Maret 2002,Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara bagi David. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 12 Agustus 2002 memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara.Kemudian, di tingkat kasasi,majelis hakim yang dipimpin Achmad Syamsuddin dengan anggota Abdul Kadir Mappong dan IB Ngurah Adnyana menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara.

Atas putusan ini,David kemudian mengajukan PK. Saat itu, David berkilah memiliki bukti baru (novum),yakni terkait perubahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus BLBI dan kesalahan penerapan hukum. Namun,menurut Djoko, majelis berpendapat bahwa alasan laporan keuangan Bank Servitia yang dijadikan novum tidak bisa dinilai sebagai bukti baru.

Djoko menyatakan,majelis PK menemukan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan majelis kasasi.Kesalahan itu adalah penggunaan Undang- Undang (UU) 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Padahal, perkara ini terjadi sebelum adanya UU 31/1999 sehingga majelis berpendapat, UU 3/ 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah yang seharusnya diterapkan,sebagaimana digunakan majelis banding.

”Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, putusan itu harus menguntungkan terdakwa. Jadi kalau ada perubahan UU,yang berlaku adalah yang menguntungkan terdakwa,” papar Djoko. Dalam pertimbangannya, majelis juga menilai bahwa majelis kasasi tidak mempertimbangkan sikap terpidana yang berniat baik menyerahkan asetnya kepada negara.

David Nusa Wijaya merupakan salah satu obligor BLBI bermasalah.Sebelum dieksekusi PT DKI Jakarta pada 2002, David berhasil melarikan diri ke luar negeri. Namun, pada Januari 2006, melalui operasi yang dilakukan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI),David berhasil ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia.

Sementara itu,Wakil Jaksa AgungMuchtar Arifinmengaku sudah mendapatkan laporan tentang hasil putusan MA tentang PK David Nusa Wijaya. Namun, Muchtar mengaku, sejauh ini Kejaksaan Agung (Kejagung) belum dapat menyikapinya. ”Karena laporan itu baru diterima,”katanya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s