KPK Menahan Anggota DPR Yang Terlibat Korupsi Pengalihan Hutan Lindung

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jumat (2/5), kembali menahan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi lahan hutan. Kali ini, yang ditahan adalah anggota Fraksi Partai Demokrat dari Sumatera Selatan, Sarjan Tahir.

Awal April, KPK menahan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Al Amin Nur Nasution, terkait dengan dugaan menerima suap pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sarjan ditahan terkait kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Hamzah menuturkan, KPK telah menetapkan Sarjan sebagai tersangka sejak 27 Februari lalu.

Hingga saat ini, tutur Chandra, KPK baru menetapkan seorang tersangka dalam kasus itu. Yang disangkakan kepada Sarjan adalah Pasal 12a, Pasal 12e, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh KPK, Sarjan dititipkan ke rumah tahanan Polres Jakarta Utara. Untuk kepentingan penyidikan, ia ditahan selama 20 hari.

Pada hari yang sama, KPK juga memintai keterangan dua anggota Komisi IV DPR. Dua wakil rakyat yang bertugas dalam bidang kehutanan dan pertanian itu adalah Tamzil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Imam Syuja dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Seusai pemeriksaan, Tamzil menuturkan, ia dimintai keterangan sebagai saksi bagi Sarjan. Sementara Iman mengakui, ia tak ikut kunjungan ke Bintan dan Sumsel.

Tidak ada yang salah

Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat, Menteri Kehutanan MS Kaban bersikukuh tidak ada yang salah dalam proses alih fungsi hutan di Bintan dan Banyuasin meski KPK menemukan adanya dugaan suap dalam proses itu. ”Semua proses perizinan untuk Bintan dan Tanjung Api-api sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas izin-izin itu,” katanya seusai pencanangan penanaman sejuta pohon di Pondok Pesantren Modern Gontor dan 211 pondok alumni Gontor di Indonesia di Pondok Gontor.

Atas dasar itulah, dia melihat tak perlu ada pengkajian kembali atas izin alih fungsi hutan yang telah dia keluarkan.

Kaban juga menegaskan siap dan mempersilakan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dia juga mempersilakan KPK, kalau mau, menggeledah Departemen Kehutanan.

Mualimin, Koordinator Jaringan Kampanye Lingkungan Hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel di Palembang, mengakui, pemerintah memang menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Pelabuhan Tanjung Api-api. Namun, substansi amdal itu memiliki banyak kelemahan mendasar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s