Direktur Universal Prima IndoMandiri Ditangkap Karena Terlibat Penyimpangan Pupuk Bersubsidi

PONTIANAK – Terkait dengan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, Direktur dan Wakil Direktur PT Universal Prima Indomandiri, RS dan YT, ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, keduanya diduga terlibat penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi.

”Mereka diduga melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 8 huruf 1 jo Pasal 62 UU No 31/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 3 Ayat (5), Pasal 14, dan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 03/M-Dag/per/2006 tanggal 16 Februari tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) Ajun Komisaris Besar Suhadi, Kamis (15/5) di Pontianak.

PT Universal Prima Indomandiri (UPI) adalah distributor pupuk dari PT Petrokimia Gresik di wilayah Kalbar. Kasus dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi ini terungkap saat polisi menemukan kasus penggantian karung pupuk bersubsidi dengan karung lain di gudang milik PT UPI awal April lalu di Pontianak. Diperkirakan, pupuk yang berganti karung itu akan dijual ke perusahaan perkebunan di Kalbar.

Dalam kesempatan itu polisi, antara lain, menyita 332 karung (6,6 ton) pupuk bersubsidi merek Ponska serta 107 (5,3 ton) pupuk tak bersubsidi merek serupa.

Ironis

Kasus penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi ini cukup ironis mengingat Kepala Dinas Pertanian Kalbar Hazairin beberapa waktu lalu mengatakan, provinsi tersebut kekurangan pupuk bersubsidi. Karena itu, awal tahun ini Dinas Pertanian Kalbar bahkan meminta pemerintah pusat menambah kuota penyaluran pupuk bersubsidi sekitar 22.000 ton.

Masih terkait pupuk bersubsidi, dari Bandung dilaporkan, kebutuhan pupuk urea bersubsidi di Jawa barat Mei ini meningkat, dari 39.623 ton menjadi 61.701 ton. Data dari PT Pupuk Kujang menunjukkan, kenaikan kebutuhan itu terjadi di delapan kabupaten, yakni Bandung, Bogor, Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang, Sukabumi, dan Sumedang. Di Indramayu, peningkatan kebutuhan naik empat kali lipat, dari biasanya 3.000 ton menjadi 12.000 ton.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu Apas Fahmi, peningkatan kebutuhan pupuk ini akibat sebagian besar lahan pertanian sudah selesai tanam dan mulai masuk masa pemupukan.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Gresik, Jawa Timur, menyatakan, ketersediaan pupuk masih akan menjadi persoalan karena petani sangat bergantung pada pupuk bersubsidi, sedangkan pupuk nonsubsidi belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, menurut dia, di masa mendatang penggunaan pupuk mengarah pada pemakaian pupuk majemuk, bukan lagi pupuk tunggal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s