Monthly Archives: Februari 2009

Puluhan Siswi dan Mahasiswi Banten Terlibat Prostitusi Yang Juga Melibatkan Pejabat dan Anggota Dewan Sebagai Konsumennya

Puluhan siswi dan mahasiswi aktif diduga terlibat dalam jaringan prostitusi terselubung di Provinsi Banten. Umumnya kegiatan itu tidak diketahui orangtua karena mereka melakukan perbuatan asusila itu pukul 15.00-21.00. Pelanggannya bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga kalangan pejabat.

Dugaan keterlibatan puluhan pelajar putri dan mahasiswi dalam praktik prostitusi itu terungkap setelah polisi menangkap Yeti Nurhayati alias Mamih, salah seorang mucikari. Dalam pemeriksaan diketahui, anak asuh Mamih bukan hanya Is, Hs, dan En yang ditangkap bersamanya.

Bersama suaminya, Iwan, ibu muda itu memiliki sekitar 20 anak asuh yang berasal dari kalangan pelajar putri dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) hingga mahasiswi. Bahkan, sebagian besar dari mereka masih aktif bersekolah atau kuliah.

Sistem perekrutannya dari mulut ke mulut. Biasanya para pelajar terjun ke dunia prostitusi karena dikenalkan oleh temannya yang sudah lebih dahulu menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dengan demikian, Mamih tidak perlu mendatangi sekolah atau kampus untuk mendapatkan anak asuh.

”Anak-anak yang baru biasanya diajak temannya,” kata Ipda Herlia Hartarani, Kepala Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Serang, Jumat (27/2).

Sebagian pelajar dan mahasiswi terpaksa menjadi PSK karena terdesak kebutuhan ekonomi.

Umumnya para orangtua tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan anak-anak mereka. Pasalnya, jam kerja PSK pelajar dan mahasiswa itu dibatasi pukul 15.00-21.00. Mereka selalu punya alasan yang sama, yaitu main dengan teman dan mengerjakan tugas sekolah di rumah teman.

Sistem pemesanan pun sudah tergolong rapi dan tertutup. Untuk bisa berkencan, seorang pelanggan harus memesan melalui telepon kepada Mamih. Setelah itu, Mamih mengantarkan anak asuh kepada pelanggan ke tempat yang sudah dijanjikan.

Meski demikian, tidak semua pelanggan akan dengan mudah mendapatkan pesanannya. Sebab, sebagian besar PSK baru bersedia menemani pelanggan apabila sudah kehabisan uang sehingga tidak setiap hari mereka siap menerima tawaran kerja.

Seperti diberitakan sebelumnya, tarif yang dikenakan para pelajar dan mahasiswa itu Rp 500.000-Rp 1 juta untuk satu kali kencan. Bahkan, apabila pelayanan memuaskan, para PSK itu biasa mendapatkan uang lebih. ”Dari pengakuan mereka, salah satu pelanggannya adalah anggota dewan. Tetapi kami tidak tahu dewan yang mana,” tutur Herlia.

Para PSK itu pun tak sembarangan memilih calon pelanggan. Mamih Yeti membatasi pelanggan hanya berasal dari Serang, Pandeglang, Cilegon, dan Lebak saja. Dia tidak menerima tawaran pesanan dari orang luar Banten.

Tempat kencan yang dipilih juga tidak sembarangan. Dari hasil pemeriksaan diketahui, mereka biasa berkencan di sebuah hotel di Jakarta dan dua hotel di kawasan Cilegon.

Sementara itu, kemarin, tiga pelajar yang ditangkap bersama Mamih Yeti dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Penyerahan itu dilakukan karena polisi menilai orangtua mereka bersedia membina anak-anak mereka. ”Namun, kami tetap mengawasi tiga pelajar putri itu,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Ajun Komisaris Sofwan Hermanto

Sumber: Kompas

2 Perampok Menembak Korban Yang Hendak Setor Uang AKhirnya Warga Juga Ikutan Merampok Karena Tergiur

Setelah menembak korban hingga berlumuran darah dan merebut tas berisi uang Rp267 juta, 2 perampok kabur mengendarai motor, di Bank BRI Way Jepara, Lampung Timur, Rabu (25/2) pagi.

Untuk menghindari kejaran warga, kedua pelaku menebar uang jutaan rupiah. Saat warga ikutan merampok uang milik korban, kedua perampok langsung tancap gas. Sedangkan korban Darmawan alias Awan,38, yang mengalami 3 luka tembak dirawat di RS Immanuel Bandar Lampung.

Menurut keterangan, sekitar pukul 09.00 WIB, korban bersama rekannya datang ke BRI Wayjepara untuk menyimpan uang hasil setoran SPBU Labuhan Ratu, Lampung Timur. Ketika korban memarkirkan mobil, tiba-tiba pria mengendarai motor Yamaha RX King berhenti di sampingnya. Tanpa curiga, korban turun dari mobil dan berjalan menuju bank.

Seorang pelaku turun dari motor. Ia mengeluarkan sepucuk senjata api. Tanpa bicara, pelaku langsung menembak korban yang saat itu berada di pintu masuk Bank BRI. Petugas keamanan juga diancam akan ditembak, hingga mereka tidak berani menolong.

Setelah korban tersungkur akibat pundaknya ditembus peluru, pelaku langsung merampas tas berisi uang Rp267 juta yang akan disetorkan ke bank. Bandit jalanan ini berlari menuju temannya yang menunggu di atas motor. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku melepaskan 2 kali tembakan ke udara.

TEBAR UANG
Rekan korban yang berada di mobil sempat mengejar kedua perampok. Namun pelaku berbelok ke dalam gang di perempatan Pasar Wayjepara. Sementara itu, warga yang mengendarai motor, masih terus berusaha mengejar kedua penjahat. Namun, perhatian warga yang mengejar terpecah, karena pelaku menebar uang jutaan rupiah di jalan sehingga para pengejar akhirnya ikut merampok uang nasabah bank tersebut .

Kapolda Lampung Brigjen.Pol. Ferial Manaf mengatakan, identitas dua perampok sudah diketahui. ”Nampaknya pelaku sudah menggambar suasananya dan memanfaatkan situasi bank yang memang kebetulan saat itu tak ada polisinya dan hanya satpam saja,” ujarnya.

Kasus Lumpur Lapindo Milik Keluarga Bakrie Diduga Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga ada pelanggaran HAM berat dalam kasus lumpur Lapindo. Sidang paripurna Komnas HAM setuju membentuk Tim Penyelidikan Proyustisia Adhoc untuk menyelidiki ‘bencana’ lumpur Lapindo.

Keputusan membentuk Tim Penyelidik Proyustisia Adhoc ditegaskan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, dalam sidang paripurna yang secara khusus membahas masalah kasus lumpur Lapindo, Rabu (25/2) di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta.

“Tim Penyelidik Proyustisia Adhoc komposisinya akan ditentukan melalui sidang paripurna berikutnya,” tutur Ketua Tim Investigasi Kasus Lumpur Lapindo Komnas HAM, Syafrudin Ngulma Simeuleu. “Tim ini diberi mandat penuh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat yang mengarah pada kejahatan kemanusiaan dalam kasus lumpur Lapindo,” sambungnya.

Menurut Syafrudin, skala kasus lumpur Lapindo yang luar biasa harus ditangani dengan pendekatan dan cara-cara yang luar biasa pula. Selain membuat rekomendasi untuk membuat Tim Penyelidikan Proyustisia Adhoc, tim investigsi juga mendesak Presiden SBY untuk mengambil tindakan progresif dalam pemulihan dan pemenuhan semua hak para korban lumpur Lapindo.

KORBAN KIAN MENDERITA
Ditambahkan Syafrudin, Presiden SBY diminta tegas dan mendesak Lapindo Brantas Inc segera menyelesaikan ganti rugi kepada korban yang disepakati skema 20 persen dan 80 persen sesuai Perpres No 14/2007. Presiden SBY juga diminta tidak membuka peluang pembuatan skema lainnya.

” Para korban semakin menderita,” tegas Syafrudin. “Lebih baik, segera menyelesaikan yang sudah dijalankan. Apalagi unsur pelanggaran HAM dalam UU No 39/1999 sudah semua terpenuhi,” lanjutnya.

Ditambahkan Syafrudin, tim menduga kuat kasus lumpur Lapindo bukan bencana alam. Laporan tim investigasi menyebutkan, masyarakat memahami negara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Hasil analisis tim terhadap instrumen-instrumen HAM baik nasional dan internasional serta perbandingan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di sejumlah negara menyimpulkan, bukan hanya negara yang bertanggung jawab tapi aktor non-negara (swasta) harus juga bertanggungjawab.

“Kasus Lapindo sangat luar biasa,” ucap Syafrudin. ”Bukan hanya karena selama 2 tahun 8 bulan belum jelas nasib korbannya, tapi sudah menenggelamkan 800 hektar lahan subur di 13 desa di 3 kecamatan dan puluhan ribu warga terusir serta hidup tidak jelas.”