Hukuman Anggota DPR Terhormat Ditambah Karena Terbukti Korupsi dan Berzinah

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nasution, dari 8 tahun menjadi 10 tahun serta mantan Ketua Subkomisi Perbankan Komisi IX, Anthony Zeidra Abidin, dari 4,5 tahun menjadi 5 tahun.

Sementara itu, hukuman Hamka Yandhu tidak berubah, tetap tiga tahun penjara.

Humas PT DKI Jakarta Madya Suhardja, Jumat (3/4), menjelaskan, putusan ini dijatuhkan pada Kamis (2/4) oleh majelis hakim yang terdiri dari Yanto Kartonomulyo, Madya Suhardja, Suryadjaja, Hadi Widodo, dan Abdurrahman Hasan.

Menurut Madya, pertimbangan majelis hakim memperberat hukuman Al Amin dan Anthony karena keduanya—sebagai anggota DPR yang terhormat—aktif meminta uang. Seperti diketahui, Al Amin terbukti menerima uang dalam perkara alih fungsi hutan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau) dan Tanjung Api-api (Sumatera Selatan). Sementara itu, Anthony terkait dengan penerimaan uang Rp 28,5 miliar oleh anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dari Bank Indonesia.

Selain itu, tutur Madya, penambahan hukuman dua tahun untuk Al Amin juga disebabkan oleh tertangkapnya Al Amin bersama perempuan yang bukan istrinya. ”Selaku anggota DPR yang terhormat, itu tidak bermoral,” ujar Madya.

Dalam putusannya, lanjut Madya, majelis banding tidak memerintahkan pembayaran uang pengganti kepada Al Amin ataupun Anthony. Dalam perkara Al Amin, hakim menilai tidak ada unsur kerugian negara. Adapun dalam perkara aliran dana BI, hukuman uang pengganti tidak diberikan karena Anthony dan Hamka sudah mengembalikan uang yang diterima.

Kuasa hukum Al Amin Nasution, Sira Prayuna, saat dikonfirmasi, mengaku belum dapat memberikan komentar atas putusan majelis banding tersebut. Pihaknya akan meminta salinan putusan terlebih dahulu ke PT DKI Jakarta dan akan mempelajarinya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Maqdir Ismail, pengacara Anthony Zeidra. Maqdir mengaku terkejut atas putusan PT DKI Jakarta. Ia mempertanyakan pertimbangan hukum yang digunakan majelis banding sehingga memperberat hukuman kliennya.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengaku setuju dengan penambahan hukuman yang dijatuhkan PT DKI. Ia menilai pejabat publik yang melakukan kejahatan sudah seharusnya mendapat hukuman lebih berat.

Dalam kasus wakil rakyat, ia menilai ada unsur pengkhianatan terhadap pemilih

3 responses to “Hukuman Anggota DPR Terhormat Ditambah Karena Terbukti Korupsi dan Berzinah

  1. BOK YO YO TAUBAT TOBAT …
    KON MACUL WAE LA UWIS TO PAK….
    DIKON KULI PANGGUL LA WIS..

  2. Bapak2 DPR, ketika Anda dilantik kan sudah mengucapkan sumpah jabatan yang di dalamnya termasuk janji untuk tidak korupsi. Anda2 itu tidak punya integritas, bersumpah palsu dan mencederai perasaan rakyat.

  3. TUNGGU AJA PENGADILAN ACHERAT LBH DAHSYAT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s